FORUM MEDIA - Pemerintah akan memberlakukan wajib KTP digital pada tahun 2024. Pemerintah kini secara bertahap akan mengganti KTP elektronik fisik (e-KTP) dengan Digital ID (IKD).
Mempercepat transformasi digital dan integrasi layanan digital nasional. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas beberapa hari lalu mengatakan, peningkatan adopsi identitas digital merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan layanan digital yang terintegrasi atau tidak terpisah seperti selama ini, berbasis interoperabilitas dan berorientasi pada pengguna atau komunitas.
Jika transformasi identitas digital terlaksana dengan baik, Anas meyakinkan, masyarakat tidak harus memiliki KTP fisik, hal ini sejalan dengan pengembangan ekosistem identitas digital yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.Hal ini juga sesuai dengan dasar hukum Keputusan Presiden No. 82/2023 tentang
Berisi peraturan tentang kehadiran GovTech atau tim manajemen digital yang akan dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan seluruh pemerintah, guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah secara signifikan berdasarkan kebutuhan masyarakat (citizen-centric). , tidak lagi berorientasi pada pendekatan keagenan tetapi segera menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital untuk pelayanan publik.
Sedangkan IKD merupakan informasi elektronik untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data pengembalian dalam aplikasi digital.
Pada dasarnya IKD merupakan e-KTP versi digital.
IKD yang menampilkan data pribadi sebagai identitas dapat diakses masyarakat melalui gawainya.
Direktur Utama Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya menargetkan IKD bisa berlaku pada Juni 2024.
Menurut penelitian, IKD telah diinstal pada perangkat lebih dari 10 juta orang.
Teguh mengungkapkan, ada beberapa layanan publik yang memerlukan IKD.
Daftar sembilan layanan publik yang memerlukan IKD:
• Pelayanan kesehatan di Satu Sehat
• Layanan bantuan sosial
• Layanan pembuatan kartu SIM online
• Layanan pengelolaan kependudukan
• Layanan pendidikan
• Pelayanan Transaksi Keuangan Pemerintah
• Pelayanan administrasi pemerintahan
• Layanan Portal Pelayanan Publik
• Layanan data Indonesia
Masyarakat yang ingin mengaktifkan IKD perlu menyiapkan beberapa persyaratan.
• telepon seluler dengan akses Internet
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Alamat email aktif
• Nomor ponsel aktif
Untuk mengaktifkan IKD, ikuti langkah-langkah berikut:
• Download aplikasi Population Digital Identity dari Playstore.
• Buka aplikasi IKD, isi data berupa NIK, email dan nomor handphone lalu klik tombol verifikasi data.
• Verifikasikan wajah Anda dengan memilih tombol Ambil foto untuk mencocokkan pengenalan wajah
• pilih scan Kode QR yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Kependudukan
• Setelah berhasil, cek email tempat kode aktivasi didaftarkan dan aktifkan IKD.
• Masukkan kode aktivasi dan captcha untuk mengaktifkan IKD
• Aktivasi IKD selesai.
Masyarakat hendaknya beraktivitas di kantor Dukcapil atau kantor kecamatan tempat tinggalnya dengan didampingi petugas.
Pendaftaran IKD memerlukan verifikasi dan validasi yang ketat dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah.
(Report:hidayat)
0 komentar:
Posting Komentar